Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Pada Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh usaha seluruh bangsa. Sudah semenjak usang Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, alasannya potensinya yang besar dilihat dari daerahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman hadir tidak spesialuntuk dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, sehabis usaha bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik hingga yang idiologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan mempersembahkan motivasi dlam membuat suasana damai.

Pengertian ketahanan nasional ialah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang meliputi keuletan dan ketangguhan yang bisa menyebarkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, kendala dan ancaman baik yang hadir dari dalam maupun dari luar. Juga secara eksklusif ataupun tidak eksklusif yang sanggup membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam usaha mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari banyak sekali ancaman-ancaman yang kadang kala membahayakan keselamatannya. Teknik supaya sanggup menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus mempunyai kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL

PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia sesungguhnya ketahanan nasional ialah gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam banyak sekali aspek pada ketika tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional relatif berubah berdasarkan waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya membuat kondisi umum yang amat susah dipantau, alasannya sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan training tata kehidupan nasional itu diharapkan penyederhanaan tertentu dari banyak sekali aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang ialah hasil pemetaan dari keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa mendalam yang dilandasi teori kekerabatan antara insan dengan Tuhan, dengan manusia/masyarakat dan dengan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman wacana kekerabatan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut  kekerabatan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :

1.       aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam

2.       aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

1.      Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi ialah suatu sistem nilai yang ialah kebulatan anutan yang mempersembahkan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar wacana kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung  kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang sanggup memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan insan baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah  dan ialah pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri

Ideologi besar yang ada di dunia ialah :

a.      Liberalisme

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara ialah masyarakat aturan (legal society) yang disusun atas kontrak tiruana orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini, kepentingan harkat dan martabat insan (individu) dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi spesialuntuk oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya.

Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang menempel pada insan semenjak lahir dan tdak sanggup diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan  dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham ini juga selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi insan yang menarikdanunik minat/daya tarik yang besar lengan berkuasa untuk kalangan masyarakat tertentu. Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J.Laski.

b.      Komunisme

Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, Lenin. Bermula ialah Koreksian Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada pertama revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara ialah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi besar lengan berkuasa menidas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh alasannya itu, Marx menganjurkan supaya kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan kaya kapitalis dan borjuis supaya kaum buruh sanggup ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran ini erat hubungannya dengan aliran material dialiktis atau materialistik. Aliran ini juga menonjolkan adanya kelas/penggolongan, perperihalan  amtar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi dan kudeta negara.

Pikiran-pikiran Karl Marx wacana sosial, ekonomi, politik yang kemudian disistematisasikan oleh Frederick Engels ditambah dengan pikiran  Lenin terutama dalam pengorganisasian, dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka komunisme akan :

1.      Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

2.      Ajaran komunisme ialah atheis dan didasarkan pada kebendaan (materialistis) dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahkan agama ditetapkan sebagai racun bagi kehidupan masyarakat.

3.      Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang dicita-citakan komunis ialah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dalam permintaan Marx yang populer “kaum buruh  di seluruh dunia bersatulah !”. Komunisme menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme.

4.      Masyarakat komunis yang dicita-citakan ialah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang sanggup mempersembahkan suasana hidup yang kondusif dan tenteram, tidak ada perperihalan, tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pertolongan kerja.

Perombakan masyarakat spesialuntuk sanggup dilaksanakan melalui jalan revolusi. Sesudah revolusi berhasil maka kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan negara dan menjalankan pemerintahan secara ditaktur mutlak (diktator proletariat).

c.       Faham Agama

Ideologi bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara  membina kehidupan keagamaan umat dengan sifat spiritual religius. Dalam bentuk lain negara melaksanakan hukum/ketentuan agama dalam kehidupan dunia, negara berdasarkan agama.

Ideologi Pancasila

Pancasila ialah tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah semenjak ratusan tahun kemudian tumbuh  berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila ialah kesatuan yang lingkaran dan utuh sehingga pemahaman  dan pengamalannya harus meliputi beberapa aspek tiruana nilai  yang terkandung didalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti spiritual, mempersembahkan peluang yang seluas-luasnya kepada tiruana pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan  Yang Maha Esa untuk berkembang  di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional, dengan demikian atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai sama derajat, sama kewajiban dan hak, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong.

Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa pluralisme masyarakat Indonesia mempunyai nilai persatuan bangsa  dan kesatuan wilayah yang ialah faktor pengikat, dan menjamin keutuhan nasional atas dasar  Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, sebaliknya kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tunggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang dan sikap gotong royong,dalam suasana kekeluargaan, suka memdiberi pertolongan kepada orang, suka bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketahanan Pada Aspek Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang meliputi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi  segala tantangan, ancaman, kendala dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang eksklusif maupun tidak eksklusif dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan  ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh alasannya itu, dibutuhkan kondisi mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa  dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Pancasila ialah ideologi nasional, dasar negara, sumber aturan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh alasannya itu, untuk mencapai ketahanan ideologi maka diharapkan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik adil maupun subjektif. Pelaksanaan adil ialah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan  perundang-undangan dubawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif ialah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota  masyarakat dan negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung didalamnya.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai ideologi nasional diatur dalam Ketetapan MPR RI No.:XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber aturan diatur dalam Tap. MPRS RI No.: XX/MPRS1966 jo. Tap.  MPR RI No.:IX/MPR/1976.

Pembinaan Ketahanan Ideologi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi diharapkan langkah training sebagai diberikut :

a)      Pengamalan Pancasila secara adil dan subjektif ditumbuhkembangkan secara konsisten

b)      Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu teru direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya supaya tetap bisa membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

c)      Sesanti Bhineka Tunggal Ika  dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang beragam sebagai upaya  untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal utuh dan gembira terhadap bangsa dan negara. Di samping itu perlu dituntut sikap yang masuk akal dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya keguakaragaman. Untuk itu  setiap anggota masyarakat dan pemerintah mempersembahkan penghormatan dan penghargaan yang masuk akal terhadap kebhinekaan.

d)     Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta impian bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap masyarakat negara Indonesia. Dalam hal ini teladan para pemimpin penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat ialah hal yang sangat mendasar.

e)      Pembangunan sebagai pengamalan  Pancasila harus mengatakan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme. melaluiataubersamaini memperhatikan kondisi geografi Indonesia, maka taktik pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah  untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

f)       Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya dalam mata pelajaran lain, juga didiberikan kepada masyarakat.

2.      Pengaruh Aspek Politik

Politik berasal dari kata politics dan atau policy artinya berbicara politik  akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara  politics dan policy sehingga kita menganut satu paham yaitu politik.

Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan  masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu haruslah harmonis dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Politics di Indonesia harus sanggup dilihat dalam konteks  Ketahanan Nasional ini yang meliputi dua bab utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

1.      Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri ialah kehidupan politik dan kenegaraan  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa menyerap aspirasi dan sanggup mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem, yang unsur-unsurnya  terdiri dari :

a.       Struktur Politik. Merupakan wadah penyaluran pengambilan  berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam menjaring/pengkaderan pimpinan nasional.

b.      Proses Politik. Merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan wacana banyak sekali kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan, yang puncaknya terselenggara dalam pemilu.

c.       Budaya Politik. Merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional baik melalui pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.

d.      Komunikasi Politik. Merupakan suatu kekerabatan timbal balik antar banyak sekali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-pimpinan nasional.

2.      Politik Luar Negeri

Politik luar negeri ialah salah satu masukana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan  pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal dan keadilan sosial serta anti penjajahan alasannya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Politik luar negari ialah proyeksi kepentingan nasional kedalam kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia  diawetkan kepada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan nasional. melaluiataubersamaini demikian politik luar negeri ialah bab intergral dari taktik nasional dan secara keseluruhan ialah salah satu masukana pencapaian tujuan nasional.

Politik luar negeri Indonesia ialah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memeihak kepada kekuatan-kekuatan yang  intinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar impian bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia maka politik luar negeri harus bersifat kenyal dalam arti bersikap moderat dalam hal yang kurang prinsipil maupun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ibarat yang ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika perubahan-perubahan kekerabatan antar bangsa  yang cepat dan tidak menentu di dunia maka dibutuhkan kelincahan dalam arti  kemampuan adaptasi yang tinggi dan cepat untuk menanggapi dan menghadapinya demi kepentingan nasional.

Ketahanan Pada Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang meliputi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan menyebarkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan kendala yang hadir dari luar maupun dari dalam negeri yang eksklusif maupun tidak langsung  untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara

Republik Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

a.      Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri

1)      Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat

2)      Mekanisme politik yang memungkikan  adanya perbedaan pendapat, namun perbedaaan itu tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonistis yang sanggup menjurus pada konflik fisik. Disamping itu harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

3)      Kepemimpinan nasional bisa mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap dalam lingkup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.

4)      Terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antar kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

b.      Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri

1)      Hubungan  luar negeri ditujukan  untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di banyak sekali bidang  atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan gambaran positif Indonesia di luar negeri, memantapkan  persatuan bangsa dan keutuhan NKRI.

2)      Politik luar negeri terus dikembangkan berdasarkan prioritas dalam rangka meningkatkan perteman dekatan dan kerjasama antar negara berkembang dan atau dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat perteman dekatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan.

3)      Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga.

4)      Perkembangan, perubahan  dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji denga seksama agar  secara dini sanggup diperkirakan terjadinya dampak negatif yang sanggup mensugesti stabitlitas nasional serta menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional

5)      Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan  melaksanakan perjanjian perdagangan internasioal serta kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

6)      Perjuangan mewujudkan tatanan dunia gres dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesamaan  sikap serta kerjasama internasional dengan memanfaatkan banyak sekali lembaga regional dan global.

7)      Peningkatan kualitas sumberdaya  insan perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, petes dan penyuluhan calon diplomat supaya sanggup menjawaban tantangan kiprah yang dihada[inya. Disamping itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan masukana penunjang lainnya

8)      Perjuangan bangsa Indoesia di  dunia yang menyangkut kepentingan nasionan ibarat melindung kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak masyarakat negara Indonesi di luar negeri perlu ditingkakan.

3.      Pengaruh Pada Aspek Ekonomi

Perekonomian ialah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat , meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan  taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memdiberi corak dan warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang hadir dari luar. Di sisi lain, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh pemerintah, kurang peka terhadap imbas dari luar. Kini tidak ada lagi sistem perekonomian liberal murni dan atau sistem perekonomian sosialis murni alasannya keduanya sudah saling melengkapi dengan beberapa modifikasi didalamnya.

Sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa Indonesia mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Didalamnya membuktikan bahwa sistem perekonomian ialah usaha bersama berarti setiap masyarakat negara mempunyai hak dan peluang yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. melaluiataubersamaini demikian, perekonomian tidak spesialuntuk dijalankan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan badan-badan usaha negara, namun masyarakat sanggup turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta yang sangat luas bidang usaspesialuntuk. Koperasi ialah salah satu bentuk usaha yang mungkin untuk dikembangkan yaitu suatu bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan. Di dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal adanya usaha monopoli dan monopsoni baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Secara makro sistem perkonomian Indonesia dengan memakai terminologi nasional sanggup disebut sebagai sistem perekonian kerakyatan. Merujuk pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 maka kemakmuran yang dituju ialah kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk mereka yang ada di pulau-pulau terpencil dan puncak-puncak pegunungan melalu memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada.

Era globalisasi menuntut negara untuk senantiasa meragukan dan mustahil menutup diri dari perkembangan dan perubahan sistem ekonomi yang mengglobal pula. Oleh alasannya itu, negara harus bisa mengintegrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global secara adaptif dan dinamis sehingga diperoleh hasil optimal bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional.

a)      Ketahanan Pada Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang meliputi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan  kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, kendala dan tantangan yang hadir dari luar maupun dari dalam negeri baik yang eksklusif maupun tidak eksklusif untuk menjamin kelangsungan hidup pereokonomian  bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis  serta kemampuan membuat kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. melaluiataubersamaini demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya training terhadap banyak sekali hal yang sanggup menunjangnya antara lain  yaitu :

a)      Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat  mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b)      Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :

1.      Sistem free fight liberalism yang spesialuntuk menguntungkan  pelaku ekonomi besar lengan berkuasa dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.

2.      Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan  serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3.      Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok  dalam bentuk monopoli yang merugikan masuarakat dan berperihalan dengan impian keadilan sosial.

c)      Strukttur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.

d)     Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong kiprah serta masyarakat secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

e)      Pemerataan pembangunan dan pemfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor

f)       Kemampuan bersaing harus  ditumbuhkan  secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan  serta meningkatkan  eksistensi kemandirian perekonomian nasional, dengam memanfaatkan  sumber daya nasional secara optimal dengan masukana iptek sempurna guna dalam menghadapi  setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan peluang kerja.

4.      Pengaruh Pada aspek Sosial Budaya

Istilah sosial budaya meliputi beberapa aspek dua segi utama kehidupan bersama insan yaitu segi sosial dimana insan demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan  kerjasama dengan insan lainnya. Sementara itu, segi budaya ialah keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laris dan hasil tingkah laris yang terlembagakan.

Pengertian sosial pada hakekatnya ialah pergaulan hidup insan dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang ialah unsur pemersatu. Adapun hakekat budaya ialah sistem nilai  yang ialah hasil kekerabatan insan dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta ialah kekuatan pendukung pelopor kehidupan. melaluiataubersamaini demikian, kebudayaan ialah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laris dan hasil dari tingkah laris yang dipelajari dari banyak sekali sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis dan lingkungan sejarah.

Masyarakat budaya membentuk contoh budaya sekitar satu atau beberapa serius budaya. Fokus budaya sanggup berupa nilai dan norma religius, hemat atau nilai sosial kultural lain, ibarat contohnya ideologi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi.

a)      Struktur Sosial di Indonesia

Dalam masyarakat, insan hidup secara berkelompok sesuai dengan fungsi, kiprah dan profesinya dengan maksud untuk megampangkan kegiatan menjalankan kiprah dalam keterkaitan, dengan kata lain, kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan kiprah dan fungsi masing-masing anggota masyarakat. Pembangunan nasional di Indonesia selama ini menghasilkan struktur sosial masyarakat yang cukup beragam. Sejalan dengan modernisasi dan perkembangan iptek maka fragmentasi kelompok dalam masyarakat semakin berkembang baik secara horisontal sesuai bidang pekerjaan dan keahlian maupun vertikal sesuai dengan tingkat pekerjaan dan keahlian.

Kehidupan masyarakat  berdasarkan struktur kiprah dan profesi melahirkan bentuk kekerabatan dan ikatan antar insan yang sanggup mengagantikan kekerabatan keluarga. Hubungan antar kawan satu profesi terkadang lebih erat dibanding kekerabatan antar saudara sekandung. Di  sisi lain, melebarnya struktur sosial secara horisontal menyebabkan keguakaragaman aspirasi yang tidak praktis untuk diakomodasikan bersama.

b)      Kondisi Sosial di Indonesia

-          Kebudayaan Daerah

Bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa dan sub-etnis, yang masing-masing mempunyai kebudayaannya sendiri alasannya mereka biasanya hidup di daerah/wilayah tertentu sehingga disebut kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan kawasan sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, sikap dan gaya hidup, ialah identitas dan menjadi kebanggan dari suku bangsa yang bersangkutan. Local genius ialah nilai-nilai budaya yang tidak sanggup dipengaruhi oleh budaya asing. Oleh alasannya itu, local genius biasanya menjadi titik pertama kemampuan budaya kawasan untuk menangkal dan atau menetralisir imbas negatif budaya asing.

Kebudayaan yang ada di nusantara sudah usang saling berkomunikasi dan diberintegrasi dalam kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara ketika ini, sanggup dikatakan bahwa kebudayaan kawasan ialah kerangka dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. melaluiataubersamaini demikian, perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan sosial budaya daerah.

           

-          Kebudayaan Nasional

Kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan nasional) ialah hasil (resultante) interaksi dari budaya kawasan yang kemudian diterima  sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudyaan nasional juga bisa ialah interaksi antara budaya yang ada dengan budaya absurd yang diterima bersama seluruh bangsa. Hal yang penting dari interaksi itu ialah inetraksi budaya harus berjalan masuk akal dan alamiah tanpa paksaan dan dominasi budaya satu kawasan terhadap budaya lainnya.

Kebudayaan nasional ialah identitas dan menjadi pujian Indonesia. Pancasila ialah falsafah bangsa Indonesia maka nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, sikap dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran masyarakat Indonesia ialah sebagai diberikut :

1.      bersifat religius

2.      bersifat kekeluargaan

3.      bersifat hidup serba selaras

4.      bersifat kerakyatan

-          Integrasi Nasional

Komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami bumi nusantara ini, pada tahun 1928  menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu bangsa satu tanah air yang menjunjung bahasa persatuan. Secara yuridis, aspirasi itu terwujud pada 17 Agustus 1945 yaitu dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kenyataan tersebut diatas menjadi faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi suku-suku bangsa yang ada di nusantara menjadi satu bangsa Indonesia. Di masa depan, upaya melestarikan sebagai satu bangsa harus dijadikan semangat untuk keinginan hidup bersama guna meraih impian nasional.

-          Kebudayaan dan Alam Lingkungan

Bangsa Indonesia sebagian besar bahu-membahu terbiasa hidup erat dan dengan alam, yaitu sebagai petani, pelaut dan pedagang antar pulau. Namun demikian, kedekatan itu gres sebatas memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dibarengi dengan budaya untuk melestarikan alam demi kepentingan masa depan.  Oleh alasannya itu, sudah seharusnya diwajibkan dengan sejumlah sangsi aturan kepada para pengusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk senantiasa menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang ada.

Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang meliputi keuletan dan ketangguhan yang mengandung  kemampuan mengembangkan  kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, kendala dan tantangan baik yang hadir dari dalam maupun dari luar yang eksklusif maupun tidak eksklusif membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya  bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan  Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan  kehidupan sosial budaya insan dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaran  kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia ialah pengembangan  kondisi sosial budaya dimana setiap masyarakat masyarakat  sanggup merealisasikan  pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila

5.      Pengaruh Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia ialah kesemestaan daya  upaya seluruh rakyat  Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan  dan mengamankan negara  demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan mengerakkan seluruh potensi  nasional  termasuk kekuatan  masyarakat di seluruh  bidang kehidupan nasional secara terintegasi dan terkoordinasi, yang diadakan oleh pemerintah dan negara Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai inti pelaksana.

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan   pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang meliputi keuletan dan ketangguhan  yang mengandung kemampuan menyebarkan kekuatan nasional didalam menghadapi ancaman, gangguan, kendala dan tantangan yang hadir dari luar maupun dari dalam baik eksklusif maupun tidak eksklusif yang membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup  bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. melaluiataubersamaini kata lain, ialah keuletan dan ketangguhan  bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu usaha rakyat semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan  secara terpimpin , terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin kelangsungan sistem keamanan nasional (doloe dikenal dengan sishankamrata) yang ditandai dengan :

a)     Pandangan Bangsa Indonesia Tentang Perang dan Damai. Bangsa Indonesia cinta tenang dan ingin berteman erat dengan tiruana bangsa di  dunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa bersenjata ataupun perang. Oleh alasannya itu, bangsa Indonesia berhasrat dalam setiap penyelesaian pertikaian baik nasional mauoun internasional selalu mengutamakan cara-cara damai. Walaupun cinta damai, namun lebih cinta  kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang ialah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia serta keutuhan bangsa.

b)      Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan idiilnya ialah Pancasila, landasan konstitusionalnya ialah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visionalnya ialah wawasan nusantara. Pertahanan dan keamanan ialah hak dan kewajiban bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional dan tercapainya tujuan nasional.

c)      Petahanan dan Keamanan Negara Merupakan Upaya Nasional Terpadu.

Hal itu berarti melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Setiap masyarakat negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan  dengan penuh kesadaran dan tanggung jawaban, kerelaan berjuang dan berkorban dalam dedikasi kepada bangsa dan negara tanpa mengenal menyerah. Upaya itu dirumuskan dalam iman yang disebut Doktrin Pertahanan dan Kemanan Negara Republik Indonesia.

d)     Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Diselenggarakan dengan Sistem Keamanan Nasional (sishankamrata).

Hal itu berarti bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan nagara dilakukan secara optimal dan terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan dan keserasian  antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan

e)      Segenap Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Diorganisasikan kedalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia dan Polri.

Postur kekuatan hankam meliputi beberapa aspek struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Untuk  membangun postur kekuatan terdapat empat pendekatan yang dipakai yaitu ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Dalam konteks  itu perlu ada pertolongan tugas  dan fungsi yang terang antara duduk masalah pertahanan dan duduk masalah keamanan.

Pertahanan diarahkan untuk  menghadapi ancaman dari luarnegeri dan menjadi tanggung tanggapan TNI.

Keamanan diarahkan  untuk menghadapi ancaman  dari dalam negeri  dan menjadi tanggung tanggapan Polisi Republik Indonesia dengan kemungkinan Tentara Nasional Indonesia dilibatkan apabila eskalasi ancaman  meningkat ke keadaan darurat.

Konsepsi pembangunan kekuatan hankam perlu mengacu kepada konsep wawasan nusantara,  dimana hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Di samping itu, kekuatan hankam perlu antisipasif terhadap prediksi  ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan iptek militer yang sudah menghasilkan daya gempur yang tinggi dan jarak jangkau yang jauh.

Hakekat ancaman akan mensugesti kebijaksanaan dan taktik pembangunan kekuatan hankam. Kekeliruan dalam merumuskan hakekat ancaman akan menjadikan postur kekuatan hankam yang kurang efektif dalam menghadapi banyak sekali gejolak dalam negeri, bahkan tidak akan bisa untuk melaksanakan perang konvensional. Untuk itu perlu dipertimbangkan pula  konstelasi geografi Indonesia dan kemajuan iptek. Kedaulatan NKRI yang dua pertiga daerahnya terdiri dari laut, menempatkan maritim dan udara diatasnya sebagai mandala perang yang pertama kali akan terancam alasannya dipakai sebagai ”initial point” untuk memasuki  kedaulatan Indonesia di darat. Ancaman dari luar senantiasa akan memakai media maritim dan udara diatasnya alasannya kondisi  geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. melaluiataubersamaini demikian, pembangunan postur kekuatan hankam secara proporsional dan seimbang antar unsur utama kekuatan pertahanan yaitu, Tentara Nasional Indonesia AD, Tentara Nasional Indonesia AL  dan Tentara Nasional Indonesia AU serta unsur utama keamanan yaitu POLRI. Pesatnya kemajuan iptek membawa implikasi meningkatnya kemampuan tempur termasuk daya hancur dan jarak jangkau. Oleh alasannya itu, ancaman  masa depan yang perlu diwaspadai ialah serangan eksklusif lewat udara dan maritim oleh kekuatan absurd yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia.

Di kurun globalisasi ketika ini dan di masa menhadir tidak menutup kemungkinan akan mengundang campur tangan asing, dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan aturan dan lingkungan hidup, di balik kepentingan nasional. Situasi ibarat ini  kemungkinan besar sanggup terjadi apabila unsur-unsur utama kekuatan  hankam dan komponen bangsa yang lain tidak bisa mengatasi  permasalahan dalam negeri. Untuk itu ancaman yang paling realistik ialah adanya “link-up” antara kekuatan dalam negeri dengan luar negeri.

Geopolitik yang berubah kearah geoekonomi mengandung implikasi semakin canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi. Pergeseran ini seperti tidak akan menyebabkan ancaman dari luar negeri yang fokus. Namun kalau dikaji secara mendalam, justru ancaman yang dihasilkan dari aktivitasnya sangat membahayakan  integritas bangsa dan NKRI. Para pihak yang berkepentingan dengan Indonesia akan memakai wahana diplomasi dan membangun opini untuk mencari santunan internasional supaya membenarkan tindakannya. Kemajuan iptek informasi sangat memungkinkan untuk melaksanakan itu, terlebih ketika dunia internasional sedang dalam situasi “unbalance of power”

Perkembangan lingkungan strategis.mengisyaratkan bahwa pergeseran geopolitik kearah geoekonomi membawa perubahan besar dalam penerapan kebijaksanaan dan taktik negara di dunia  didalam mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Penerapan cara-cara gres sudah meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang mendorong keterlibatan kekuatan super power didalamnya. Menyikapi dinamika perkembangan ibarat itu, kita perlu membangun postur kekuatan hankam yang mempunyai profesionalisme yang tinggi untuk melaksanakan : pertama, kegiatan kepetangan taktik dalam tiruana aspek kehidupan nasional. Kedua, melaksanakan upaya pertahanan darat, maritim dan udara. Ketiga : memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri dan secara berlanjut dalam tiruana aspek kehidupan nasional untuk. Keempat, membina potensi  dan kekuatan wilayah dalam tiruana aspek kehidupan nasional untuk meningkatkan ketahanan nasional. Serta kelima, memelihara stabilitas  nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh dan berlanjut.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Ideologi ialah suatu sistem nilai yang ialah kebulatan anutan yang mempersembahkan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar wacana kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung  kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang sanggup memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan insan baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Pancasila ialah tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah semenjak ratusan tahun kemudian tumbuh  berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila ialah kesatuan yang lingkaran dan utuh sehingga pemahaman  dan pengamalannya harus meliputi beberapa aspek tiruana nilai  yang terkandung didalamnya.

Pertahanan dan keamanan Indonesia ialah kesemestaan daya  upaya seluruh rakyat  Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan  dan mengamankan negara  demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selengkapnya Klik: DOWNLOAD